STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
DOI:
https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19174Abstract
Hukum dagang internasional dan politik hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks globalisasi, mekanisme arbitrase dan mediasi dianggap lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Artikel ini menganalisis pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan perlindungan HKI dan mencegah sengketa berkepanjangan. Negara-negara berkembang perlu memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional agar mampu menghadapi tantangan hukum di era digital.
Kata kunci: hukum dagang internasional, politik hukum, sengketa HKI, arbitrase, mediasi
References
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
World Intellectual Property Organization (WIPO), "Arbitration and Mediation Center."
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Beale, H. (2018). International Commercial Law. Oxford University Press.
Gervais, D. (2021). The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. Sweet & Maxwell.
Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. YUSTISI, 10(1), 265–271. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916
Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. YUSTISI, 10(1), 272–277. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991
Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, & Ibrahim Fajri. (2024). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK. YUSTISI, 11(1), 525–528. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753
Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. YUSTISI, 11(3), 431–437. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908
Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. Journal of Lifestyle and SDGs Review, 5(2), e04625. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625
Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. YUSTISI, 11(1), 529–533. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754
Eka Darojat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. YUSTISI, 11(1), 521–524. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752
Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. JURNAL MAHASISWA YUSTISI, 2(3), 65–66. Retrieved from https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1263
Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. JURNAL MAHASISWA YUSTISI, 2(3), 67–68. Retrieved from https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1264
Jihadini Aulia, A Rahmat Rosyadi, & Desty Anggie Mustika. (2023). DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. YUSTISI, 10(1), 326–331. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173
